Bandar Lampung – Singkronisasi Badan Legislasi DPR RI bersama Panitia Khusus Tata Niaga Singkong diharapkaan mampu mengatasi persoalan harga Singkong dan mengontrol masuknya inpor tapioka ke Indonesia.
Selain itu, dengan terbitnya undang undang yang mengatur tata niaga singkong yang diterbitkan DPR RI, mampu menstop masuknya tapioka impor yang di sinyalir cendrung mematikan petani lokal.
Hal tersebut dikatakan, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong Mikhdar Ilyas, di gedung DPRD Lampung, Senin (30/6). Dia mengatakan, pentingnya tindakan profesional dari berbagai pihak, terhadap persoalan impor tapioka yang saat ini meresahkan petani lokal. Untuk itu, perlu ada langkah strategis untuk melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha dalam negeri.
“Pekan ini, direncanakan, Badan Legislasi DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung guna menindaklanjuti persoalan harga singkong yang terus berpolemik. Kehadiran mereka sebagai tindak lanjut pertemuan Gubernur dan Ketua DPRD Laampung didampinggi pihak-Pihak berkepentingan,” ujar dia.
Politisi Gerindra Lampung itu mengatakan, kinerja Pansus sudah sesuai trek, dalam mengawal kepentingan bersama guna kepentingan petani singkong Lampung. Selain itu komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Baleg DPR RI menjadikan masa kerja pansus dengan sendirinya akan terus maksimal dalam memberikan masukan.
“Untuk itu, sangat penting harapan kita, data yang terimput di sistem nasional dipatuhi oleh pengusaha guna menyampaikan data reel kebutuhan dan jumlah produksi tapioka sehingga impor tidak dilakukan, akibat jumlah yang terinfut salah,” kata dia.
Dia menambahkan, persoalan ini tidak sederhana. Maka pansus mendorong agar segera dibentuk regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata niaga singkong secara menyeluruh.
“Larangan terbatas mutlak harus dilakukan karena kita tahu dari data provinsi, Pemerintah Pusat hingga pengusaha berbeda. Yang dampaknya ketika data tidak sama sering dipakai sebagai alasan untuk mwmnuka kran impor,” ujar dia.
